PURWOKERTO.SUARA.COM, PURBALINGGA – Sekretariat Kabinet RI datang ke Purbalingga, Kamis 8 Juni 2023. Kedatangan mereka untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Presiden RI, Joko Widodo, di Purbalingga yaitu pembangunan Bandara Jendereal Besar Soedirman.
Sekretariat Kabinet tampaknya tak ingin ada proyek strategis yang mangkrak di peenghujung masa pemerintahan Presiden Jokowi. Mereka datang merangkum permasalahan yang dihadapi Pemkab Purbalingga hingga bandara Jenderal Besar Soedairman sepi, bahkanmati suri.
Selain belanja masalah ini, Sekretariat Kabinet juga menyerap masukan dari pemkab Purbalingga. Setiap masukan akan dikoordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, mengungkapkan menjadikan feeder umrah adalah salah satu solusi awal menghidupkan Bandara Jenderal Besar Soedirman. Target jangka panjang Bandara JBS tetap diproyeksikan sebagai bandara komersial yang juga melayani penerbangan umum.
Baca Juga:Tak Punya Klub, Eks Man United Jesse Lingard Tertarik Gabung Bali United
“Tentunya ini belum langkah permanen, karena kami juga terus berpikir bagaimana penerbangan ini bisa berjalan untuk penerbangan umum. Jadi kita masih sementara Feeder Umrah. Nanti pariwisata pada tahap berikutnya akan kami paketkan dengan Wonosobo (dan Banjarnegara) yang memiliki Dieng yang sudah jadi prioritas pariwisata nasional,” kata Herni di depan pejabat Sekretariat Kabinet RI (Setkab RI), Kamis (8/6/2023) di Ruang Rapat Bupati.
Herni menjelaskan, awal pembangunan bandara mendapat sambutan antusias warga karena harga tiket ke Halim Perdanakusuma hanya Rp 577 ribu. Harga ini sangat bersaing dengan tiket kereta api.
Namun sejak pemberlakuan pembatasan karena Pandemi Covid-19 serta kenaikan harga bahan bakar avtur, harga tiket naik menjadi Rp 1,2 juta.
“Harga segitu cukup memberatkan daya beli masyarakat. Sehingga kami terus mencari potensi, mulai dari wisata, tenaga kerja Purbalingga di luar daerah, kargo. Namun saat ini yang masuk akal adalah potensi umrah dan mendapat dukungan dari kabupaten lain karena tidak membebani APBD,” katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purbalingga, Istanto Sugondo mengungkapkan, keberadaan Bandara JBS ke depan tentu memiliki optimisme harapan yang baik.
Baca Juga:Rakornas LPBI NU Tingkatkan Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana
“Kami pasti optimis kalau ke depan bandara ini pasti akan sangat dibutuhkan apalagi kalau IKN (ibu kota negara) terbangun dan pindah ke sana, tentu dibutuhkan pesawat yang bisa direct ke sana dari wilayah sini,” katanya.
Executive General Manager Bandara JBS Harry Glenardie mengungkapkan sebagai pengelola bandara jika hanya mengandalkan feeder umrah cukup berat tanpa penerbangan umum. Ia berharap ke depan APBN bisa mensupport perpanjangan runway.
“Sehingga beberapa airlines bisa masuk ke bandara kami terutama untuk jenis-jenis pesawat yang mampu melayani rute-rute jarak jauh, seperti Kalimantan dan sebagainya,” katanya.
Sementara itu Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum Setkab RI, Hennie Ambar Susilowati mengungkapkan pihaknya sudah merangkum apa yang jadi kendala dengan Bandara JB Soedirman. Masukkan yang Ia terima akan menjadi bahan diskusi di tingkat pusat.
“Mungkin nanti bisa digali lagi potensi wisatanya, harapan kami potensi kargo barang terkait potensi daerah seperti apa tentu ini akan sangat mendukung. Terkait harga avtur memang sedang dalam pembahasan di tingkat pusat untuk nanti dicarikan solusinya,” katanya.***
