Scroll untuk membaca artikel
Kamis, 08 Desember 2022 | 17:59 WIB

Tilang Berbasis Poin Sudah Diberlakukan Polri, Apakah akan Ada Degradasi seperti di Liga Sepak Bola, Begini Penjelasannya

Anik AS
Tilang Berbasis Poin Sudah Diberlakukan Polri, Apakah akan Ada Degradasi seperti di Liga Sepak Bola, Begini Penjelasannya
Anggota Polisi memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan. (Foto. Antaranews.com)

PURWOKERTO.SUARA.COM - Setelah merilis untuk meniadakan tilang Manual yang diganti dengan Tilang Elektronik. Korlantas Polri berencana menerapkan tilang berbasis poin. CCTV tetap bakal jadi kunci untuk merekam para pelanggar lalu lintas.

Lalu bagaimana metode terbaru ini akan diterapkan kepolisian ? Apakah, nanti jika poinnya habis pengendara akan terdegradasi, atau ada dampak hukum lainnya. Tenang,tulisan ini akan menjelaskan aturan baru dari Korlantas Polri tentang poin ini.

Setelah Kapolri mengirimkan Surat Telegram bernomor: ST/2264/X/HUM. 3.4.5./2022 beberapa waktu lalu ihwal tentang larangan melakukan tilang manual guna memperbaiki citra Polri di masyarakat tampaknya itu tidak cukup.

Sebab beberapa hari lalu kepolisian kembali mengatur sistem poin untuk penerapan tilang di Jalan Raya. Bahkan hal tersebut sudah dibenarka oleh Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan tentang wacana aturan baru tersebut.

Baca Juga:PPGA Terus Pantau Perkembangan Gunung Api Semeru, Begini Kondisi Terbarunya

Dikutip Antara, Brigjen Aan Suhanan mengatakan, dalam sistem tersebut setiap pemegang SIM dibekali 12 poin. Poin akan berkurang apabila pemilik SIM melanggar peraturan lalu lintas (lalin). Pelanggaran sedang atau kelalaian ringan akan dikurangi satu poin, pelanggaran sedang tiga poin terkurangi dan pelanggaran berat dikurangi lima poin.

Keterangan awal diatas bisa dipahami dengan sederhana apabila 12 poin kalian nanti habis, maka konsekuensinya SIM tidak bisa diperpanjang dan harus membuat baru. Bahkan dari nomenklatur yang dirilis Polri, sistem tersebut juga akan terkoneksi dengan ETLE sehingga perhitungan poinnya akurat.

Tentu tilang ini akan menimbulkan berbagai argument, namun jika dilihat secara mendalam tilang berbasis poin SIM ini dilakukan lantaran penerapan denda pelanggaran lalu lintas selama ini belum memberikan efek jera kepada masyarakat.

Sepengalaman penulis, kadang saya bingung dengan tipe pengendara ini yang cendrung ngawur dan tidak memikirkan keselamatan orang lain dengan melanggar lalu lintas. Sebab hal tersebut jika dilihat dengan evaluasi penegakan hukum lalu lintas dari kepolisian yang sudah diterapkan sejak Polri dibentuk sampai saat ini.

Bahkan sering terlihat kecenderungan kalau masyarakat lebih takut akan keberadaan petugas di lapangan bukan takut dengan peraturan yang berlaku apalagi dengan diganti CCTV atau Tilang Poin ini.

Baca Juga:Perbaiki Kekalahan Pada Laga Penyisihan, Jonatan BerupayaTampil Impresif di Pertandingan Kedua WTF

Padahal jika dilihat dari data kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas yang tinggi, melansir data Polda Jawa Timur setiap harinya ada hampir 15 orang yang meninggal sia-sia di jalan. Jiwa yang meninggal ini rata-rata berusia 16-60 tahun dengan presentase 82 persen. Tentu hal tersebut patut menjadi atensi bagi pengendara yang ada di Jalan Raya.

Nah, dengan adanya tilang poin pada setiap pelanggaran yang terjadi nantinya pengendara diharapkan akan berfikir dua kali untuk melakukan pelanggaran. Sebab ketika akan melakukan pelanggaran ada potensi untuk SIM mereka tidak bisa diperpanjang ketika total poin mereka sudah habis saat melakukan perpanjangan. 

Bahkan jika dibandingkan dengan aturan diluar negeri, aturan pelanggaran di Jalan Raya memiliki atensi serius dari pemangku kebijakan bahkan ada sanksi langsung seperti pencabutan kepemilikan SIM lantaran pelanggaran tersebut sehingga akan menjadi pertimbangan ketika melakukan pelanggaran di Jalan Raya.

Ada juga yang diberikan blacklist 5 tahun untuk tidak bisa mendapatkan SIM adar bisa merubah mindset-nya. Muncul pertanyaan apakah nanti untuk memudahkan Tilang Poin ini tetap ada pihak kepolisian ?

Bagi pengendara yang bisa sesukanya melanggar aturan di jalan raya ? Tentu tidak hanya petuga polisi saja ya gaes yang dibutuhkan. Penggunaan Tilang berbasis Poin ini nantinya tetap akan menggunakan sistem tilang melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Hal tersebut merupakan sistem yang akan mencatat, mendeteksi, dan memotret pelanggaran di jalan raya melalui kamera CCTV. Praktiknya di lapangan ETLE merupakan kamera pengintai yang akan merekam pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara saat berada di jalur Jalan Raya. Jangan bayangkan bahwa sistem ini hanya statis di satu tempat saja ya gaes.

FYI, kalian perlu tahu, terdapat dua jenis ETLE yang saat ini digunakan kepolisian untuk melakukan tilang elektronik di Indonesia. Pertama, ETLE biasa merupakan kamera CCTV yang penempatannya bersifat statis dan tidak bisa berpindah-pindah. Biasanya hanya ditempatkan di titik strategis tertentu, seperti lampu lalu lintas atau persimpangan jalan.

Kedua, ETLE mobile, kamera CCTV ini ditempatkan di seragam atau kendaraan petugas Kepolisian, bisa di helm (helm cam), dashboard mobil (dash cam) bisa juga berada dibagian atap mobil patroli polisi (body cam). Saat kamera ini merekam pelanggaran, maka sistem ETLE akan mencatat nomor polisi kendaraan pelanggar untuk nantinya akan dikirimkan surat sesuai alamat pemilik kendaraan.

Terus bagaimana jika kendaraan yang melanggar belum dibalik nama dan masih atas nama pemilik lama padahal posisinya sudah dijual ?

Tenang, pihak kepolisian sudah memilki cara untuk memecahkan permasalahan itu. Jadi saat kalian mendapat surat tilang namun kendaraan kalian sudah dijual maka kalian tinggal memberi konfirmasi saja ke pihak kepolisian. Tujuannya, untuk menginformasikan siapa pelaku pelanggaran, termasuk jika kendaraan sudah dijual ke pihak lain, tetapi belum melakukan proses balik nama.

Pun jika nantinya pelanggar tidak melakukan konfirmasi dan membayar denda tilang yang telah ditetapkan oleh polisi maka STNK akan terblokir dan akan bermasalah ketika melakukan pembayaran pajak di Samsat. Sehingga agar tidak terjadi pemblokiran, pelanggar yang mendapat surat tilang elektronik, serta kode pembayaran virtual bisa langsung membayar sebelum  tujuh hari. 

Tentu langkah yang diinisiasi oleh Kapolri perlu dukungan tidak hanya dari anggotnya namun juga dari masyarakat yang bisa melakukan fungsi pengawasan. Ini bisa dalam bentuk pelaporan jika menemukan ketidaksesuaian saat aturan peniadaan tilang dilakukan oleh pihak kepolisian. Semoga.***

Berita Terkait

Tag

terpopuler

News

Terkini

Loading...
Load More
Ikuti Kami

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda